Oleh Redaksi DUASISIinvestigasi.COM
Pohuwato. –Dalam lanskap sosial yang kian kompleks, tidak semua peristiwa harus dipahami secara harfiah. Ada momen-momen tertentu yang lahir dalam kesederhanaan, namun menyimpan pesan simbolik yang mendalam tentang arah, harapan, dan dinamika relasi sosial. Salah satunya adalah pertemuan dua tokoh lokal yang kini tengah menjadi perhatian publik—Iskandar Dalangko dan YR—yang diyakini menjadi bagian dari percakapan lebih besar tentang masa depan Dengilo sebagai tanah kelahiran dan formasi FORMAPEL (Forum Masyarakat Peduli Lingkungan).
Pertemuan kedua tokoh tersebut, dalam bingkai yang tampak sederhana, ternyata menyimpan intensitas makna yang tidak dapat diabaikan. Di antara dialog ringan dan gestur simbolis yang mengemuka, terdapat pembicaraan substantif mengenai peran FORMAPEL sebagai wadah kolaboratif yang diharapkan mampu menata kembali hubungan antara manusia dan lingkungan di wilayah Dengilo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
FORMAPEL muncul sebagai respons terhadap dinamika pengelolaan sumber daya alam yang selama ini dinilai belum teratur dan kerap membuka ruang bagi eksploitasi oleh pihak-pihak di luar masyarakat lokal. Forum ini didesain untuk menata dan mengatur agar hasil alam Dengilo tidak lagi “diacak-acak tanpa aturan.” Tujuannya diklaim jelas: menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian, serta memastikan bahwa kekayaan bumi Dengilo dikelola oleh dan untuk masyarakat lokal sebagai pemilik sah atas tanah kelahirannya sendiri.
Ketika dikonfirmasi Sabtu (18/10), Iskandar Dalangko dengan nada optimis menyampaikan, “Nanti kita lihat ke depan, yang pasti Dengilo akan lebih tertata dengan baik. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa ada semangat kolektif yang sedang dibangun—sebuah tekad moral untuk memperkuat kesadaran lokal agar tidak terus-menerus menjadi penonton di atas tanah sendiri.
Isu ini menjadi penting karena menyentuh dua pilar fundamental dalam pembangunan daerah: ekologi dan kedaulatan sosial. Dengilo, dengan segala potensi alamnya, kini berada pada titik kritis antara eksploitasi ekonomi dan tanggung jawab pelestarian lingkungan. Selama bertahun-tahun, praktik pemanfaatan sumber daya alam di wilayah ini berjalan tanpa kendali yang memadai—meninggalkan jejak kerusakan, ketimpangan, dan keterpinggiran masyarakat asli.
Dalam perspektif akademik, lahirnya FORMAPEL dapat dibaca sebagai bentuk institusionalisasi kesadaran ekologis lokal. Forum ini merepresentasikan aspirasi masyarakat untuk memiliki kendali moral dan struktural terhadap pengelolaan kekayaan alamnya sendiri. Lebih jauh, ia adalah bentuk resistensi terhadap praktik yang selama ini cenderung eksploitatif, sembari meneguhkan pandangan bahwa pelestarian lingkungan adalah bagian integral dari peradaban.
Namun idealisme sebesar itu menuntut transparansi dan akuntabilitas. Sebab, setiap gerakan yang lahir atas nama rakyat, namun tertutup dari rakyat, berpotensi kehilangan legitimasi sosialnya.
Arah masa depan FORMAPEL akan sangat ditentukan oleh cara forum ini memosisikan dirinya—apakah sebagai kekuatan moral yang independen dan inklusif, atau sebagai alat politik yang terjebak dalam kepentingan sektoral. Jika forum ini dijalankan dengan prinsip keterbukaan, partisipasi publik, dan akuntabilitas sosial, maka FORMAPEL berpeluang besar menjadi tonggak awal bagi transformasi ekologis dan sosial di Dengilo.
Namun, jika sebaliknya—tertutup dalam komunikasi dan sempit dalam orientasi—maka potensi besar ini dapat berubah menjadi sekadar simbol tanpa substansi. Oleh karena itu, masyarakat Dengilo perlu berperan aktif, bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pemangku kepentingan sejati dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian.
Pada akhirnya, pertemuan antara Iskandar Dalangko dan YR tidak dapat dilihat sekadar sebagai peristiwa sosial biasa. Ia adalah simbol tentang dialog, niat, dan arah. Bahwa di balik gestur sederhana terdapat cita-cita besar untuk menata ulang relasi antara manusia, kekuasaan, dan alam.
Harapan publik kini tertuju pada bagaimana simbol itu diterjemahkan menjadi tindakan nyata—bukan hanya sebagai slogan ekologis, tetapi sebagai gerakan moral dan intelektual yang memastikan bumi Dengilo dikelola secara beradab, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakatnya sendiri.
Red.DSI.COM
