DUASISIinvestigasi.COM, BOALEMO — Beredarnya sejumlah informasi di media sosial yang menyoroti dugaan adanya “rekomendasi siluman” dari Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di SPBU Mananggu mendapat tanggapan langsung dari pihak pengelola SPBU.
Manager SPBU Mananggu, Nofri Daulima, angkat bicara pada Sabtu (05/09/2026). Ia menegaskan bahwa berbagai isu yang beredar tersebut tidak benar dan meminta setiap tudingan yang disampaikan kepada publik semestinya didasarkan pada data serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Isu tersebut sebelumnya beredar melalui media sosial dengan narasi yang mempertanyakan adanya sejumlah rekomendasi pembelian solar yang disebut tidak wajar. Dalam unggahan tersebut bahkan muncul pertanyaan mengenai kemungkinan satu orang memperoleh rekomendasi hingga mencapai satu ton solar serta mempertanyakan jumlah rekomendasi yang masuk ke SPBU.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Narasi yang beredar juga mengaitkan kebutuhan solar dengan aktivitas usaha masyarakat, termasuk keberadaan gilingan padi dan odong-odong di wilayah Mananggu. Persoalan tersebut kemudian diarahkan pada wacana perlunya dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan lebih lanjut.
Menanggapi hal itu, Nofri menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap proses klarifikasi maupun pemeriksaan apabila memang terdapat dugaan pelanggaran dalam mekanisme penyaluran BBM.
“Semua isu tidak benar. Kalau pun mau klarifikasi, kantor saya terbuka selama 1 x 24 jam,” ujar Nofri.
Menurutnya, kritik maupun informasi yang disampaikan kepada masyarakat merupakan bagian dari dinamika ruang publik. Namun, ia mengingatkan agar setiap pernyataan yang menyangkut lembaga maupun pihak tertentu terlebih dahulu diverifikasi berdasarkan data dan fakta.
“Jika mengeluarkan statemen, mesti by data. Jika itu valid, silakan klarifikasi langsung ke saya. Perlihatkan jika ada pembuktian. Saya rasa selama ini semua itu sudah sesuai SOP di lapangan,” tegasnya.
Nofri menilai, penyampaian tudingan melalui media sosial tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pihak yang disebut dapat menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat. Menurutnya, ruang klarifikasi seharusnya tetap dibuka sebelum sebuah informasi berkembang menjadi tudingan yang lebih luas.
“Bukan nanti berkoar di medsos sebelum ada klarifikasi, sehingga bisa merembet ke unsur fitnah,” tuturnya.
Pentingnya Transparansi dan Verifikasi
Polemik mengenai penyaluran BBM bersubsidi maupun pembelian BBM berdasarkan rekomendasi pada dasarnya membutuhkan transparansi dan keterbukaan informasi. Setiap pihak yang memiliki kepentingan terhadap distribusi BBM perlu memastikan bahwa seluruh proses berjalan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki hak untuk mempertanyakan apabila menemukan sesuatu yang dinilai tidak lazim. Namun, pertanyaan publik akan jauh lebih konstruktif apabila disertai data, dokumen, maupun bukti yang dapat diverifikasi.
Dalam konteks ini, pernyataan pihak SPBU Mananggu menjadi ruang klarifikasi atas informasi yang sebelumnya beredar di media sosial. Dengan demikian, substansi persoalan tidak berhenti pada perang narasi di ruang digital, tetapi dapat diuji melalui data dan mekanisme klarifikasi yang terbuka.
Nofri pun mempersilakan pihak mana pun yang memiliki bukti terkait dugaan penyimpangan tersebut untuk datang dan menyampaikannya secara langsung.
Sebab, di tengah derasnya arus informasi digital, kecepatan menyebarkan informasi tidak semestinya mengalahkan kewajiban untuk memastikan kebenarannya. Kritik tetap diperlukan sebagai kontrol sosial, tetapi kritik yang berbasis data akan jauh lebih kuat dibandingkan tudingan yang hanya bertumpu pada asumsi.
Hingga pernyataan ini disampaikan, pihak SPBU Mananggu menyatakan bahwa mekanisme pelayanan dan penyaluran BBM di lapangan telah berjalan sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure) yang diterapkan.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, publik kini memiliki dua sisi informasi yang perlu ditempatkan secara proporsional: pertanyaan dan dugaan yang beredar di media sosial, serta bantahan sekaligus keterbukaan pihak SPBU untuk memberikan klarifikasi.
Selanjutnya, apabila terdapat pihak yang memiliki data atau bukti mengenai dugaan penyimpangan, ruang pembuktian secara terbuka menjadi langkah yang lebih tepat untuk memastikan apakah persoalan tersebut benar-benar merupakan pelanggaran atau sekadar kesimpulan yang lahir dari informasi yang belum terverifikasi.
Red-DSI.COM
