UU Pilkada Digugat, Pemohon Minta Biaya Pilkada Dibebankan ke APBN

Senin, 30 Desember 2024 - 01:54 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

JAKARTA, iNews.id – Seorang mahasiswa bernama Binti Lailatul Masruroh mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selaku pemohon, Binti meminta pendanaan kegiatan pilkada dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan ketentuan Peraturan Menteri.

“Memperhatikan agenda penyelenggaraan pemilu nasional dan pilkada dilaksanakan secara serentak, maka biaya penyelenggaraan pilkada yang sampai dengan saat ini berasal dari APBD, sebaiknya dibebankan pada APBN,” ujar Binti dalam sidang perbaikan permohonan dikutip melalui laman resmi MK, Minggu (29/12/2024).

Pemohon menambahkan, biaya penyelenggaraan pilkada yang berasal dari APBD berpotensi mempengaruhi independensi penyelenggara pemilu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penyelenggara pemilu seringkali terkendala dengan penentuan anggaran pilkada karena bergantung pada persetujuan kepala daerah yang juga merupakan calon petahana serta partai politik pendukungnya di DPRD.

Dalam petitumnya yang telah diperbaiki, dia memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 166 ayat (1) UU Pilkada bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak dimaknai dengan, pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada APBN dan dapat didukung oleh APBD dengan ketentuan Peraturan Menteri.

Selain itu, pemohon juga meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal 166 ayat (3) UU Pilkada bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan, ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari APBN diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun, bunyi Pasal 166 UU ayat (1) adalah, Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara, ayat (2) dihapus, dan ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

Perkara ini disidangkan Majelis Hakim Panel yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh dan Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah.

Dalam kesempatan itu mengatakan persidangan ini akan dilaporkan kepada semua hakim konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk menentukan apakah perkara ini akan diperiksa lebih lanjut atau diputus tanpa ada sidang pemeriksaan lanjutan.(**)

Sumber : iNews.Id

Editor    : Aditya 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

25 Ditilang, 17 Ditegur! Polres Pohuwato Pertegas Operasi Patuh Otanaha 2026
CEGAH PENADAHAN DARI HULU! Kapolres Pohuwato Gandeng Pengepul Besi Bekas Persempit Ruang Peredaran Barang Hasil Kejahatan
POLEMIK AL-BATIN AL-WALLI MEMANAS! KETUM AKPERSI DESAK POLSEK CIRACAP USUT DUGAAN PROVOKASI, VERIFIKASI HOAKS, DAN MUI SEGERA TABAYUN
EMPAT DITILANG, 20 DITEGUR! OPERASI PATUH OTANAHA 2026 KIRIM PESAN TEGAS: DISIPLIN BERLALU LINTAS MENYANGKUT KESELAMATAN
APRESIASI RESPONS CEPAT KAPOLRESTABES PALEMBANG, KETUM AKPERSI TEGASKAN: DUGAAN KEKERASAN TERHADAP JURNALIS HARUS DIUSUT TUNTAS!
DISIPLIN DI JALAN, KESELAMATAN JADI PRIORITAS! Polres Pohuwato Resmi Gelar Operasi Patuh Otanaha 2026
Patroli Gabungan Polres Pohuwato Sasar Titik Rawan, Puluhan Botol Bir Bintang Terjaring
“MERAWAT KEBERAGAMAN, MENJAGA KEDAMAIAN!” Kapolres Pohuwato Perkuat Harmoni Lintas Agama
Berita ini 7 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Senin, 2 November 2026 - 00:06 WITA

25 Ditilang, 17 Ditegur! Polres Pohuwato Pertegas Operasi Patuh Otanaha 2026

Rabu, 28 Oktober 2026 - 18:08 WITA

CEGAH PENADAHAN DARI HULU! Kapolres Pohuwato Gandeng Pengepul Besi Bekas Persempit Ruang Peredaran Barang Hasil Kejahatan

Selasa, 27 Oktober 2026 - 18:59 WITA

POLEMIK AL-BATIN AL-WALLI MEMANAS! KETUM AKPERSI DESAK POLSEK CIRACAP USUT DUGAAN PROVOKASI, VERIFIKASI HOAKS, DAN MUI SEGERA TABAYUN

Senin, 26 Oktober 2026 - 19:34 WITA

EMPAT DITILANG, 20 DITEGUR! OPERASI PATUH OTANAHA 2026 KIRIM PESAN TEGAS: DISIPLIN BERLALU LINTAS MENYANGKUT KESELAMATAN

Senin, 26 Oktober 2026 - 13:18 WITA

APRESIASI RESPONS CEPAT KAPOLRESTABES PALEMBANG, KETUM AKPERSI TEGASKAN: DUGAAN KEKERASAN TERHADAP JURNALIS HARUS DIUSUT TUNTAS!

Berita Terbaru