DUASISIinvestigasi.COM, GORONTALO — Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo terus memperkuat langkah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika melalui pendekatan yang melibatkan pemerintah daerah, dunia pendidikan, masyarakat hingga jajaran BNN di tingkat kabupaten dan kota.
Kepala BNNP Gorontalo Brigjen Pol. Sri Bardiyati, S.Sos., M.Si., mengatakan bahwa pada tahun 2026 pihaknya menempatkan pencegahan sebagai salah satu bagian penting dalam strategi penanganan permasalahan narkotika di Provinsi Gorontalo.
Menurut Sri Bardiyati, upaya pencegahan tidak cukup hanya dilakukan melalui operasi atau penindakan. Masyarakat perlu mendapatkan informasi dan edukasi yang benar sehingga memahami bahaya narkotika, mampu mengenali risikonya, serta memiliki keberanian untuk menolak ketika mendapatkan tawaran menggunakan narkotika.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Harapan kami khususnya di bidang pencegahan, seluruh Provinsi Gorontalo, baik kabupaten, kota maupun provinsi, sepakat dan berkomitmen terhadap penyebarluasan informasi sehingga masyarakat paham dan berani untuk menolak narkoba,” ujar Sri Bardiyati.
Ia menegaskan, pemahaman masyarakat menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat diharapkan tidak mudah tergiur dengan berbagai bentuk bujukan maupun tawaran dari pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Perkuat Sinergi dengan OPD
Dalam memperkuat pencegahan, BNNP Gorontalo juga mendorong kolaborasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Langkah tersebut sejalan dengan penguatan sinergi antara Pemprov Gorontalo dan BNNP Gorontalo dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta prekursor narkotika (P4GN).
Pada 18 Agustus 2026, Pemprov Gorontalo dan BNNP Gorontalo menandatangani nota kesepakatan terkait P4GN. Pemerintah daerah juga mendorong agar kerja sama tersebut diterjemahkan ke dalam program yang lebih konkret dan memiliki sasaran yang dapat diukur.
Sri Bardiyati mengatakan, dari sisi BNNP Gorontalo, pihaknya akan memberikan edukasi dan informasi mengenai bahaya narkotika kepada masyarakat maupun lingkungan pemerintahan.
“Kami akan bergerak bersama dalam penyebarluasan informasi di kalangan OPD Provinsi Gorontalo,” katanya.
Ia berharap sinergi lintas sektor tersebut tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata, tetapi dapat menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri telah mengarahkan agar pencegahan narkotika memiliki sasaran yang jelas, terutama terhadap kelompok yang dinilai rentan. Berdasarkan keterangan BNNP Gorontalo, kelompok pengguna yang ditangani antara lain berasal dari kalangan penambang, nelayan dan pengemudi, sementara kasus dari kalangan pelajar dan mahasiswa relatif lebih jarang ditemukan.
Pendidikan Didorong Integrasikan Kurikulum Antinarkotika
Selain lingkungan pemerintahan dan masyarakat, sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian BNNP Gorontalo.
Sri Bardiyati menyampaikan harapan agar terdapat integrasi kurikulum atau materi antinarkotika di lingkungan pendidikan, khususnya tingkat SMA.
Menurutnya, pendidikan mengenai bahaya narkotika penting diberikan secara berkelanjutan agar generasi muda memiliki pemahaman sejak dini mengenai risiko penyalahgunaan narkotika.
Pencegahan sejak lingkungan pendidikan diharapkan dapat membangun karakter dan ketahanan diri peserta didik sehingga tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan maupun ajakan untuk menggunakan narkotika.
Rehabilitasi Bagi Pengguna dan Korban Narkotika
Di sisi lain, BNNP Gorontalo juga menekankan pentingnya pendekatan rehabilitasi bagi masyarakat yang telah menggunakan atau menjadi korban penyalahgunaan narkotika.
Sri Bardiyati mengajak masyarakat yang memiliki anggota keluarga atau mengetahui seseorang yang terindikasi menggunakan narkotika untuk tidak menunggu sampai kondisinya semakin parah.
Masyarakat dapat datang untuk berkonsultasi dengan BNNP Gorontalo maupun BNN kabupaten/kota setempat guna mendapatkan informasi mengenai proses dan layanan rehabilitasi.
Dalam keterangannya, Sri Bardiyati menyebut pada 2026 terdapat 43 orang yang sedang menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNNP Gorontalo.
Selain rehabilitasi rawat jalan, BNNP Gorontalo juga menjalankan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai salah satu pendekatan pemulihan bagi masyarakat yang mengalami tingkat ketergantungan ringan.
IBM merupakan proses pemulihan yang dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat melalui agen pemulihan yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan.
Agen pemulihan tersebut mendapatkan pembekalan dan bimbingan teknis agar mampu membantu proses pemulihan masyarakat sesuai dengan kapasitas dan ketentuan program.
“Proses pemulihan dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat, oleh agen pemulihan yang dibentuk oleh desa atau kelurahan setempat,” jelas Sri Bardiyati.
Masyarakat Diminta Tidak Takut Melapor
Dalam aspek pemberantasan, BNNP Gorontalo juga mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun dugaan jaringan peredaran narkotika.
Masyarakat dapat menyampaikan informasi kepada BNNP Gorontalo, BNN kabupaten/kota, maupun melalui Call Center BNN 184.
BNN RI secara resmi meluncurkan layanan Call Center 184 pada Februari 2026.
Layanan tersebut dapat digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan pengaduan, melaporkan dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta berkonsultasi mengenai rehabilitasi. Layanan tersebut beroperasi 24 jam selama tujuh hari dalam seminggu.
Sri Bardiyati menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu untuk berkonsultasi dengan BNN apabila menghadapi persoalan yang berkaitan dengan narkotika.
“Apa pun permasalahan terkait dengan narkotika, silakan berkonsultasi dengan kami di BNNP maupun kabupaten kota,” ujarnya.
Wujudkan Gorontalo Bersinar
Upaya pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan tersebut pada akhirnya diarahkan untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkotika.
Sri Bardiyati berharap seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dunia pendidikan, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan hingga keluarga dapat bergerak bersama.
Menurutnya, keberhasilan perang melawan narkotika bukan hanya menjadi tanggung jawab BNN maupun aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan partisipasi masyarakat secara luas.
“Kita bergerak bersama sehingga mewujudkan Provinsi Gorontalo yang bersih dari narkoba, BERSINAR,” tegasnya.
Dengan penguatan edukasi, deteksi dini, akses rehabilitasi dan keberanian masyarakat dalam memberikan informasi, BNNP Gorontalo berharap upaya P4GN dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh masyarakat secara langsung.
Pencegahan diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan menjadi gerakan bersama yang terukur, berkelanjutan dan dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, desa dan kelurahan hingga tingkat pemerintahan daerah. RED
