DUASISIinvestigasi.COM, POHUWATO — Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo terkait dugaan maladministrasi dan penyimpangan prosedur Program Beasiswa Kedokteran Pemda Pohuwato terus menuai kritik pedas dari kalangan aktivis.
Aktivis Pemuda Pohuwato, Gusnar Rupu, menilai langkah DPRD Kabupaten Pohuwato yang baru-baru ini menggelar rapat evaluasi bersama dinas terkait sama sekali tidak menjawab akar persoalan utama. Tanggapan dari Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, yang menyodorkan hasil rapat evaluasi Komisi III dianggap sekadar tindakan defensif untuk meredam isu tanpa menyelesaikan temuan pelanggaran administrasi.
“Rapat evaluasi yang disodorkan pihak DPRD itu cuma lips service dan formalitas belaka. Mereka hanya fokus pada soal teknis keterlambatan pembayaran UKT dan menekan mahasiswa penerima beasiswa. Ketua DPRD dan jajarannya terkesan sengaja menghindar dan tidak menyentuh akar masalah yang dibeberkan Ombudsman, yaitu adanya dugaan kuat penyimpangan prosedur seleksi dan maladministrasi oleh birokrasi,” ujar Gusnar Rupu tegas, Jumat (11/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gusnar menambahkan, publik saat ini menantikan tindakan nyata dari fungsi pengawasan legislatif, bukan sekadar lempar handuk atau pengalihan isu ke masalah keuangan.
“Klarifikasi dan sikap Ketua DPRD ini tidak menjawab pertanyaan publik. Masa ada temuan hukum dan mekanisme yang ditabrak oleh Pemda, tapi DPRD malah sibuk mengevaluasi IPK mahasiswa? Seharusnya DPRD berani membongkar poin-poin LHP Ombudsman itu ke publik dan menindak tegas oknum pejabat teknis yang bermain,” tambahnya.
Atas kondisi tersebut, Gusnar Rupu mendesak Pimpinan DPRD Pohuwato untuk tidak tinggal diam dan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara terbuka dengan memanggil Ombudsman Gorontalo, Bupati Pohuwato, serta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
“Jika DPRD terus pasang badan atau pura-pura tidak tahu soal penyimpangan prosedur ini, kami pastikan elemen gerakan mahasiswa dan masyarakat Pohuwato akan turun ke jalan menuntut transparansi total,” tutup Gusnar. RED
