DUASISIinvestigasi.COM, BOALEMO — Gelombang desakan terhadap Pemerintah Kabupaten Boalemo untuk melakukan pembenahan di tubuh birokrasi kembali mencuat Pada Sabtu, (15/11/2025). Ketua Aliansi Jurnalis Boalemo (AJB), Boby Amir, meminta Bupati Boalemo, Rum Pagau, agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap salah satu kepala subbagian (kasubag) di Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo.
Dorongan ini muncul setelah Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Provinsi Gorontalo secara resmi melaporkan dugaan monopoli dan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan serta bahan medis habis pakai senilai lebih dari Rp50,9 miliar. Laporan tersebut, yang disampaikan langsung oleh Koordinator GERAK, Abdul Wahidin Tutuna, telah diterima Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk proses tindak lanjut.
Menurut Boby Amir, persoalan ini tidak hanya berhenti pada dugaan penyimpangan anggaran, tetapi juga menyangkut aspek etika birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Ia menyoroti sikap oknum kasubag yang dinilai tidak kooperatif terhadap wartawan yang hendak melakukan konfirmasi terkait isu tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ada laporan bahwa oknum tersebut kerap menghindar ketika ingin dimintai klarifikasi. Padahal, keterbukaan adalah bagian fundamental dari tata kelola pemerintahan yang baik,” tegas Boby.
Selain itu, keluhan dari internal Dinas Kesehatan Boalemo juga ikut menguat. Oknum kasubag tersebut disebut sering memperlakukan staf secara tidak profesional dan bertindak melampaui kewenangannya, bahkan “seolah-olah menjadi kepala dinas”. Hal ini diperparah oleh laporan bahwa proses pengurusan tagihan gaji dan tagihan lainnya acap kali mengalami keterlambatan, yang diduga dipicu oleh kebijakan sepihak sang pejabat.
Boby menegaskan bahwa Dinas Kesehatan adalah institusi strategis yang memerlukan manajemen yang tertib serta pengawasan yang disiplin. Setiap penyimpangan, baik administratif maupun perilaku, dapat berdampak serius pada pelayanan publik dan kredibilitas pemerintahan.
“Banyak pekerjaan proyek kesehatan yang menuntut akurasi dan integritas. Jika ada oknum yang bertindak di luar batas kewenangannya, hal itu berpotensi merusak sistem dan menghambat pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia pun berharap Bupati Boalemo tidak menunda evaluasi terhadap kasubag yang dimaksud, guna menjaga integritas birokrasi, memastikan kualitas pelayanan publik, serta mendukung proses hukum yang tengah berjalan. Boby menekankan bahwa sikap kooperatif dan keterbukaan informasi dari setiap pejabat sangat penting untuk menghindari prasangka publik dan memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah daerah.
Dengan desakan yang terus menguat dari berbagai pihak, publik kini menunggu langkah tegas dari Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam merespons persoalan yang berpotensi mencoreng wajah birokrasi kesehatan tersebut.
Red-DSI.COM
