DUASISIinvestigasi.COM, Pohuwato – Aula Kantor Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, pada Selasa (23/9/2025), menjadi ruang musyawarah para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDesa). Forum partisipatif ini dihadiri langsung oleh Camat Marisa, Sekcam, Tenaga Ahli Kabupaten Pohuwato, pendamping desa, BPD Marisa Utara, perangkat desa, unsur PKK, kader kesehatan, karang taruna, hingga tokoh masyarakat.
Agenda musyawarah berfokus pada perumusan arah pembangunan Desa Marisa Utara, sejalan dengan regulasi nasional dan kebutuhan nyata masyarakat. Camat Marisa dalam sambutannya menekankan pentingnya sinkronisasi program desa dengan kebijakan strategis pemerintah pusat, agar setiap kebijakan pembangunan memiliki landasan data dan arah yang jelas.
Salah satu prioritas utama yang dibahas adalah penanganan kemiskinan ekstrem melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Data pemerintah menjadi acuan utama, sebagaimana termaktub dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Dengan basis data yang valid, target keluarga penerima manfaat (KPM) diharapkan lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, forum juga menyoroti pentingnya penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana, peningkatan layanan kesehatan skala desa, serta pengembangan program ketahanan pangan melalui lumbung pangan desa, energi terbarukan, dan penguatan lembaga ekonomi desa.
Isu strategis lain yang mengemuka adalah dukungan terhadap implementasi Koperasi Desa Merah Putih, sebagaimana diamanatkan oleh Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kehadiran koperasi desa diharapkan menjadi instrumen ekonomi yang mampu memperkuat kemandirian masyarakat serta membuka akses usaha yang lebih inklusif.
Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa juga menjadi prioritas, terutama melalui program Padat Karya Tunai Desa yang mengutamakan keterlibatan masyarakat sebagai tenaga kerja lokal. Seiring dengan itu, pembangunan infrastruktur digital dan teknologi desa turut masuk dalam agenda strategis, sebagai jawaban atas kebutuhan era transformasi digital.
Di sisi lain, MUSRENBANGDesa juga menegaskan bahwa penggunaan Dana Operasional Pemerintah Desa dibatasi paling tinggi 3%, sesuai ketentuan kewenangan desa, sehingga memastikan alokasi anggaran lebih banyak diarahkan pada program prioritas pembangunan masyarakat.
Kepala Desa Marisa Utara, Ilham Langago, S.P dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa hasil MUSRENBANGDesa bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan komitmen bersama untuk menjawab tantangan desa ke depan.
“Kami ingin memastikan setiap program yang dirumuskan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Penggunaan Dana Desa harus tepat sasaran, terutama untuk penanganan kemiskinan ekstrem, peningkatan layanan dasar, dan penguatan ekonomi masyarakat. Dengan kebersamaan, kita bisa menjadikan Marisa Utara sebagai desa yang lebih tangguh, inklusif, dan siap menghadapi perubahan zaman,” ungkap Ilham.
Sebagai tindak lanjut, hasil musyawarah ini akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026. Dokumen tersebut menjadi pedoman utama bagi pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan, pengelolaan anggaran, serta pemenuhan kebutuhan prioritas masyarakat di tahun mendatang.
Dengan berbagai keputusan tersebut, MUSRENBANGDesa Marisa Utara tidak hanya menjadi forum administratif tahunan, melainkan ruang demokratis bagi masyarakat desa dalam menentukan arah pembangunan. Kehadiran multi-stakeholder dari unsur pemerintahan, masyarakat, hingga organisasi desa, menjadi simbol bahwa pembangunan sejati harus berakar pada partisipasi, data yang valid, serta visi kolektif untuk menciptakan desa yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing.
Red-DSi.COM
