MANADO – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat secara resmi memberhentikan Voucke Lontaan dari jabatan Ketua PWI Sulawesi Utara dan menunjuk Vanny Loupatty, alias Maemossa, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua. Ardison Kalumata turut ditunjuk sebagai Plt Sekretaris. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 134-PGS/A/PP-PWI/II/2025 tertanggal 24 Februari 2025, sebagai respons terhadap konflik internal yang berkepanjangan dalam tubuh PWI Sulut.
Pemberhentian Voucke Lontaan menjadi puncak dari polemik internal yang mencuat sejak pertengahan tahun 2024. Voucke dinilai tidak taat terhadap keputusan organisasi, setelah secara terbuka mendukung Hendry Ch Bangun—mantan anggota yang telah dipecat dari PWI—dan menolak mengakui hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang secara sah menetapkan Zulmansyah Sekedang sebagai Ketua Umum PWI periode 2023–2028.
Hendry Ch Bangun sendiri dipecat akibat dugaan keterlibatannya dalam penyelewengan dana Uji Kompetensi Wartawan (UKW) senilai Rp6 miliar yang bersumber dari BUMN, yang saat di berproses di Mabes Polri. Pemecatan tersebut dilakukan secara berlapis melalui Dewan Kehormatan PWI Pusat, dikuatkan oleh PWI DKI Jakarta, dan difinalisasi melalui KLB pada Agustus 2024. Semua aktivitas Hendry pasca-pemecatan dinyatakan ilegal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kendati demikian, Voucke bersama rekannya, Merson Simbolon, justru menolak hasil keputusan tersebut. Mereka bahkan menyebarkan narasi menyesatkan dengan menyebut kepengurusan Maemossa sebagai “PWI abal-abal”, sebuah sikap yang dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap struktur organisasi yang sah. Langkah ini mendorong PWI Pusat untuk bertindak tegas demi menjaga kehormatan organisasi.
Puncak ketegangan terjadi pada 19 Maret 2025 ketika Voucke melaporkan Maemossa ke pihak kepolisian atas dugaan pemalsuan dokumen dengan menggunakan logo dan cap PWI Sulut secara tidak sah. Namun, sejumlah kalangan menilai laporan ini tidak logis. Sebab justru Voucke dan Merson yang masih terus menggunakan atribut organisasi secara ilegal, meski status kepengurusan mereka telah dicabut.
“Ini bukan hanya soal mengganti kepengurusan, tetapi soal memulihkan marwah PWI Sulut sebagai institusi profesional yang berpegang pada etika jurnalistik dan independensi organisasi,” tegas Maemossa saat diwawancarai, Jumat (25/4/2025).
Maemossa menambahkan bahwa tugas utama dirinya bersama Ardison Kalumata sebagai Plt adalah melakukan konsolidasi internal, verifikasi ulang keanggotaan, serta menyiapkan Konferensi Luar Biasa (KLB) paling lambat enam bulan sejak SK dikeluarkan.
Kepemimpinan baru PWI Sulut juga telah mendapat legitimasi hukum. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 395/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tertanggal 17 Maret 2025 secara tegas menolak gugatan Sayid Iskandarsyah terhadap Dewan Kehormatan PWI. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa konflik internal organisasi seperti PWI harus diselesaikan melalui mekanisme internal organisasi, bukan peradilan umum. Tuntutan ganti rugi sebesar Rp100 miliar juga ditolak seluruhnya.
“Putusan ini menjadi rambu hukum bahwa organisasi profesi tidak bisa dijadikan ajang spekulasi hukum pribadi,” tegas Maemossa.
Ia pun mengingatkan bahwa penggunaan atribut organisasi oleh pihak-pihak tidak sah akan diproses sesuai hukum yang berlaku. “Kami tidak akan diam terhadap pelanggaran yang mencemarkan nama baik organisasi,” ujarnya.
Menghadapi dinamika yang sempat memanas, Maemossa mengajak seluruh elemen pers di Sulawesi Utara untuk bersatu membangun PWI yang profesional dan inklusif. “Ini momen kita untuk bersatu. Mari jadikan PWI sebagai rumah besar semua jurnalis, bukan alat kepentingan pribadi,” tandasnya.
Penunjukan Maemossa mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan pers di Sulut. Sosoknya yang dikenal integritas tinggi, tegas, dan moderat dinilai mampu meredam konflik internal dan memulihkan kredibilitas organisasi.
Dengan langkah-langkah strategis yang tengah dijalankan, PWI Sulut di bawah kendali Maemossa kini memasuki babak baru: menuju konsolidasi, restorasi organisasi, dan penguatan profesionalisme jurnalis di daerah.(**)
