DUASISISinvestigasi.COM, Pohuwato. —Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pohuwato, Abdul Hamid Sukoli, menyampaikan pernyataan sikap politiknya yang menegaskan dukungan kelembagaan DPRD Kabupaten Pohuwato terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Pernyataan sikap tersebut sekaligus menjadi respons kritis atas berkembangnya wacana publik dan diskursus nasional terkait usulan penempatan institusi Polri di bawah naungan kementerian tertentu, khususnya Kementerian Dalam Negeri. Wacana tersebut belakangan mengemuka di berbagai media massa dan media elektronik, bahkan telah dibahas dalam forum resmi Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI pada Selasa (27/01/2026).
Dalam pandangan Abdul Hamid Sukoli, diskursus tersebut harus disikapi secara hati-hati, objektif, dan berlandaskan pada prinsip ketatanegaraan serta semangat reformasi sektor keamanan. Ia menegaskan bahwa Polri sebaiknya tetap dipertahankan sebagai institusi negara yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya menyatakan sikap dan pendapat bahwa institusi Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Hal ini penting agar Polri dapat terus bekerja dalam kerangka independensi dan netralitasnya, tanpa intervensi kepentingan politik atau birokrasi sektoral,” ujar Abdul Hamid Sukoli.
Menurutnya, independensi Polri merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya penegakan hukum yang profesional, objektif, dan berkeadilan. Penempatan Polri di bawah kementerian tertentu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan struktural, sekaligus melemahkan posisi Polri sebagai institusi penegak hukum yang netral dan berjarak sama terhadap seluruh elemen kekuasaan maupun masyarakat.
Lebih jauh, Abdul Hamid Sukoli menilai bahwa dalam konteks demokrasi modern, Polri tidak hanya menjalankan fungsi represif penegakan hukum, tetapi juga mengemban peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial, ketertiban umum, serta perlindungan hak-hak sipil warga negara. Oleh karena itu, struktur kelembagaan Polri harus menjamin ruang gerak yang independen, profesional, dan akuntabel.
“Polri adalah pilar penting dalam sistem demokrasi dan negara hukum. Independensi institusi ini bukan semata-mata kepentingan Polri, tetapi kepentingan publik dan bangsa secara keseluruhan,” tegasnya.
Atas dasar tersebut, Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pohuwato menyatakan komitmennya untuk terus mendukung Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, humanis, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dukungan ini, menurut Abdul Hamid Sukoli, juga harus dibarengi dengan penguatan pengawasan, transparansi, dan reformasi internal Polri secara berkelanjutan.
Pernyataan sikap ini diharapkan dapat menjadi kontribusi konstruktif dari daerah dalam memperkaya diskursus nasional mengenai tata kelola institusi penegak hukum, sekaligus memperkuat posisi Polri sebagai institusi negara yang independen, netral, dan dipercaya publik.
Red-DSI.COM
