Gas Elpiji 3 Kg Langka di Bolmut, Anggota DPRD Minta Polisi Razia Pangkalan

Sabtu, 11 Januari 2025 - 15:58 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

POJOKberita.ID – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Meidi Pontoh, anggota DPRD Bolmut, mendesak pihak kepolisian untuk turun tangan menyikapi kelangkaan gas LPG 3 kg yang terus meresahkan masyarakat.

Ia menilai, perlu tindakan tegas untuk menertibkan pangkalan-pangkalan yang diduga bermain curang dengan menjual gas subsidi ke pengecer dalam jumlah besar.

 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Polisi harus tegas! Jangan biarkan pangkalan-pangkalan yang kurang ajar ini terus merugikan masyarakat kecil. Lakukan penyisiran dan tindak tegas jika ditemukan pelanggaran,” ujar Meidi, Sabtu (11/01/25).

Meidi menambahkan, kelangkaan gas ini bukan hanya soal distribusi yang tidak tepat sasaran, tapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Akibatnya, masyarakat kecil harus membeli gas dengan harga yang melonjak hingga Rp 50 ribu per tabung di tingkat pengecer.
Menurutnya, tindakan tegas dari polisi diperlukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku yang hanya mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat.
“Ini soal kebutuhan dasar masyarakat. Jangan main-main! Kalau ada pangkalan yang terbukti curang, tutup saja izinnya. Kita butuh langkah nyata, bukan janji kosong,” tegasnya.
Meidi juga mengimbau pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan Pertamina agar distribusi LPG di Bolmut bisa diawasi lebih ketat. Selain itu, ia meminta masyarakat untuk melaporkan jika menemukan adanya indikasi kecurangan di lapangan.
“Sampaikan laporan ke pihak berwenang. Jangan takut! Ini hak kita sebagai warga negara yang berhak mendapatkan subsidi sesuai peruntukannya,” pungkas Meidi.
Kelangkaan gas LPG 3 kg di Bolmut kini menjadi persoalan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Publik pun menanti langkah konkret dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menindak tegas pihak-pihak yang bermain curang, agar kelangkaan ini tidak terus menjadi momok bagi masyarakat kecil.(**)
Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kuasa Hukum Desak Bareskrim dan Divpropam Usut Dugaan Penganiayaan, Pengeroyokan, dan Intimidasi terhadap Ukar Suharno
Ka Kuhu Warning Colombus Gorontalo: Dugaan Tunggakan Upah Mitra Picu Pertanyaan Besar soal Penunjukan SPV
PT Columbus Gorontalo Buka Suara: Abdul Arif Saud Disebut Bukan Karyawan, Ancam Tempuh Jalur Hukum atas Pemberitaan
Mahasiswa Vokasi UNG Bantah Narasi “Provokasi” dan “Ambisi Pribadi”, Minta Fokus pada Substansi Kebijakan
Ketua Umum AKPERSI Ambil Langkah Tegas, Ketua DPC Tanggamus Diberhentikan Dengan Tidak Hormat
AKPERSI Warning Columbus Gorontalo, Ka Kuhu Minta Disnaker Segera Sidak Dugaan Hak Pekerja Tak Dibayarkan
AKPERSI Kota Gorontalo Soroti Dugaan Penahanan Ijazah Pekerja oleh PT MNJ, Minta Hak Buruh Dilindungi dan Perusahaan Beri Klarifikasi
Pengurus DPD AKPERSI Gorontalo Jalin Silaturahmi dengan Dandim 1313/Pohuwato, Perkuat Sinergi Pers dan TNI
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 30 Juni 2026 - 08:25 WITA

Kuasa Hukum Desak Bareskrim dan Divpropam Usut Dugaan Penganiayaan, Pengeroyokan, dan Intimidasi terhadap Ukar Suharno

Jumat, 26 Juni 2026 - 08:39 WITA

Ka Kuhu Warning Colombus Gorontalo: Dugaan Tunggakan Upah Mitra Picu Pertanyaan Besar soal Penunjukan SPV

Kamis, 25 Juni 2026 - 10:42 WITA

PT Columbus Gorontalo Buka Suara: Abdul Arif Saud Disebut Bukan Karyawan, Ancam Tempuh Jalur Hukum atas Pemberitaan

Rabu, 24 Juni 2026 - 13:46 WITA

Mahasiswa Vokasi UNG Bantah Narasi “Provokasi” dan “Ambisi Pribadi”, Minta Fokus pada Substansi Kebijakan

Selasa, 23 Juni 2026 - 19:12 WITA

Ketua Umum AKPERSI Ambil Langkah Tegas, Ketua DPC Tanggamus Diberhentikan Dengan Tidak Hormat

Berita Terbaru