Hasan Lasiki: Kewibawaan APH Dipertaruhkan, DPP LA HAM Siap Datangi Polres

Kamis, 29 Januari 2026 - 09:42 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DUASISIinvestigasi.COM, Pohuwato – Dugaan pembiaran aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan hutan Potabo terus memantik reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat sipil. Setelah sebelumnya Pohuwato Watch mengungkap keberanian para pelaku PETI beroperasi tanpa hambatan hukum, kini DPP Lembaga Analisis Hak Asasi Manusia (LA HAM) menyatakan sikap tegas.

Perwakilan DPP LA HAM, Hasan Lasiki, menegaskan bahwa pihaknya akan mendatangi Polres Pohuwato pada hari Senin untuk mempertanyakan secara langsung kewibawaan Aparat Penegak Hukum (APH) yang dinilai semakin dipertanyakan publik.

“Hari Senin kita harus datangi Polres untuk mempertanyakan kewibawaan APH, apakah hanya bisa diruntuhkan oleh beberapa nama. Dan ini menjadi laporan saya ke DPP lewat lembaga LA HAM, kebetulan juga saya bagian dari lembaga ini,” ujar Hasan Lasiki pada Kamis, (29/01/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Hasan, keberlanjutan aktivitas PETI yang dilakukan oleh aktor-aktor yang sama dari waktu ke waktu telah menciptakan persepsi publik bahwa hukum tidak lagi bekerja secara adil. Ia menilai, jika aparat penegak hukum gagal menindak secara tegas, maka yang runtuh bukan hanya lingkungan hidup, tetapi juga otoritas negara di mata masyarakat.

Hasan menegaskan bahwa langkah mendatangi Polres bukanlah bentuk tekanan, melainkan upaya konstitusional untuk menagih akuntabilitas negara dalam penegakan hukum, khususnya terhadap kejahatan lingkungan yang telah menimbulkan kerusakan hutan dalam skala besar di Kabupaten Pohuwato.

“Ketika nama-nama pelaku disebut secara terbuka namun tidak pernah disentuh hukum, maka wajar jika publik bertanya: hukum ini bekerja untuk siapa?” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa laporan ke DPP LA HAM akan memuat indikasi pembiaran aktivitas PETI di kawasan hutan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang. Jika diperlukan, LA HAM tidak menutup kemungkinan membawa persoalan ini ke tingkat nasional agar mendapatkan atensi serius dari institusi penegak hukum pusat.

“Kami ingin memastikan bahwa hukum tidak tunduk pada kekuatan informal. Jika APH kalah oleh segelintir nama, maka negara sedang berada dalam krisis kewibawaan,” tegas Hasan.

Red-DSI.COM

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Semarak HUT AKPERSI ke-2 dan KLTV ke-6, DPC AKPERSI se-Kalbar Resmi Dilantik, Santunan Anak Yatim Warnai Peringatan
Jefry Yoker Taha Apresiasi Kesuksesan HUT RI ke-81 di Jalteng
BNNP Gorontalo Perkuat Gerakan Bersama: Edukasi, Rehabilitasi hingga Pemberantasan Menuju Gorontalo BERSINAR
APBN Besar, Hasil Dipertanyakan: Proyek KNMP Pentadu Barat Menuai Gelombang Kritik
Tragedi PETI DAM Hulawa, AKPERSI Pertanyakan Siapa Pengendali di Balik Aktivitas Tambang
YL Bantah Keterlibatan di Lokasi Longsor PETI DAM Hulawa
Ketua Umum DPP AKPERSI Apresiasi Kapolres Purworejo, Hukum Harus Jadi Panglima
Lima Penambang Tertimbun Longsor PETI DAM Hulawa, Muncul Informasi Korban Lain Masih Tertimbun
Berita ini 49 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 25 Agustus 2026 - 17:23 WITA

Semarak HUT AKPERSI ke-2 dan KLTV ke-6, DPC AKPERSI se-Kalbar Resmi Dilantik, Santunan Anak Yatim Warnai Peringatan

Senin, 24 Agustus 2026 - 10:14 WITA

Jefry Yoker Taha Apresiasi Kesuksesan HUT RI ke-81 di Jalteng

Kamis, 20 Agustus 2026 - 20:11 WITA

BNNP Gorontalo Perkuat Gerakan Bersama: Edukasi, Rehabilitasi hingga Pemberantasan Menuju Gorontalo BERSINAR

Kamis, 20 Agustus 2026 - 11:33 WITA

APBN Besar, Hasil Dipertanyakan: Proyek KNMP Pentadu Barat Menuai Gelombang Kritik

Minggu, 16 Agustus 2026 - 19:07 WITA

Tragedi PETI DAM Hulawa, AKPERSI Pertanyakan Siapa Pengendali di Balik Aktivitas Tambang

Berita Terbaru

Advertorial

Jefry Yoker Taha Apresiasi Kesuksesan HUT RI ke-81 di Jalteng

Senin, 24 Agu 2026 - 10:14 WITA