DUASISIinvestigasi.COM, GORONTALO UTARA — Di tengah gemerlap perayaan Hari Ulang Tahun ke-19 Kabupaten Gorontalo Utara yang ditandai dengan pertunjukan tarian dana-dana kolosal dan seremoni penuh simbol kebanggaan daerah, realitas kontras justru mencuat dari pinggiran wilayah: Desa Papualangi, Kecamatan Tolinggula.
Alih-alih menikmati euforia perayaan, masyarakat Papualangi dihadapkan pada persoalan mendasar yang tak kunjung terselesaikan—akses jalan yang rusak dan tak tersentuh pembangunan. Dalam situasi stagnasi tersebut, warga mengambil inisiatif kolektif dengan membangun jalan secara swadaya, mengandalkan gotong royong serta donasi publik demi membuka akses ekonomi yang layak.
Fenomena ini mencerminkan apa yang dalam kajian kebijakan publik kerap disebut sebagai disfungsi prioritas pembangunan, di mana alokasi sumber daya lebih condong pada aktivitas seremonial ketimbang pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kekecewaan warga menemukan momentumnya melalui ruang digital. Unggahan akun Facebook Haris Bobihu di grup Forum Aspirasi Masyarakat Gorontalo Utara pada Sabtu (25/4/2026) menjadi representasi suara kolektif yang selama ini terpendam. Dalam narasinya, Haris tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga membandingkan kondisi daerahnya dengan fenomena sosial di wilayah lain.
“Kalau di daerah lain masyarakat sampai membongkar rumah bandar narkoba karena tidak percaya aparat, kami di sini tidak. Kami justru membangun jalan yang seharusnya pemerintah bangun,” tulisnya.
Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika emosional, melainkan refleksi atas menurunnya kepercayaan publik terhadap responsivitas pemerintah daerah. Ia bahkan menyentil dimensi elektoral yang kerap menjadi paradoks dalam relasi antara rakyat dan kekuasaan.
“Di mana kalian saat kami butuh? Saat kalian butuh suara, kami dianggap penting. Tapi sekarang?” lanjutnya.
Sebagai bentuk artikulasi protes yang lebih konkret, warga memasang baliho bernada tegas yang melarang pejabat publik—mulai dari anggota DPR, camat, bupati hingga pemerintah desa—melintasi jalan hasil swadaya tersebut. Simbol ini bukan sekadar ekspresi kemarahan, tetapi juga penegasan batas antara partisipasi rakyat dan abainya negara.
Di saat yang sama, mekanisme solidaritas sosial diperkuat melalui pembukaan donasi publik untuk memenuhi kebutuhan material pembangunan jalan, seperti pasir, semen, sirtu, hingga kontribusi dana tunai. Langkah ini menunjukkan bahwa kohesi sosial masyarakat masih kuat, meskipun kehadiran negara terasa absen.
Sekretaris DPC AKPERSI Gorontalo Utara, Rian Mohamad, menilai peristiwa ini sebagai indikator serius atas retaknya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Apa yang terjadi di Papualangi adalah alarm keras bagi pemerintah daerah. Jangan tunggu kepercayaan publik benar-benar hilang baru bertindak,” tegasnya.
Dari perspektif tata kelola pemerintahan, kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara state presence dan public expectation. Ketika negara gagal hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar, masyarakat cenderung mengambil alih peran tersebut, yang dalam jangka panjang berpotensi menggeser legitimasi institusional pemerintah.
Kontras antara panggung perayaan yang megah dan jalan desa yang memprihatinkan menjadi ironi yang tak terbantahkan. Di satu sisi, simbol-simbol kemajuan ditampilkan secara visual dan seremonial. Di sisi lain, realitas keseharian masyarakat justru berbicara tentang keterbatasan akses dan ketimpangan pembangunan.
Hingga laporan ini diturunkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Pemerintah Daerah Gorontalo Utara terkait kritik dan aksi swadaya warga Desa Papualangi. Diamnya respons ini justru memperkuat kesan adanya jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani.
Dalam lanskap demokrasi lokal, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa legitimasi kekuasaan tidak dibangun melalui seremoni semata, melainkan melalui keberpihakan nyata terhadap kebutuhan rakyat. Ketika jalan sebagai urat nadi ekonomi dibiarkan rusak, maka yang dipertaruhkan bukan hanya infrastruktur, tetapi juga kepercayaan publik itu sendiri.
Red-DSI.COM
